Banyak Ditentang, Pemkab Ngotot Tetap Pindahkan Pasar Rembang
Humas Paguyuban Pedagang Pasar Rembang Bambang Sumantri mengatakan, banyak pedagang yang menolak pemindahan Pasar Rembang. Meski demikian, pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang tetap akan memindahkan Pasar Rembang, Banyaknya pedagang yang menolak dipindahkan karena lokasi pemindahan dirasa kurang strategis. Pasalnya, Pasar Rembang rencananya akan dipindah ke bekas pasar hewan. (Lingkar)
Inspektorat bakal Turun Gunung Bikin FGD
Masalah pengelolaan kegunaan dana desa di Kabupaten Rembang belum sepenuhnya berjalan baik. Dari hasil audit Inspektorat setempat ditemukan banyak proyek fisik yang kurang volume hingga pengelolaan finansial yang asal-asalan. Menyikapi kondisi tersebut, Kepala Inspektorat Kabupaten Rembang Fahrudin mengaku akan menggelar audit secara reguler dan pendampingan yang akan dikemas seperti Forum Grup Diskusi (FGD), kemarin (21/6). (Jawa Pos)
Bidik Pengesahan Perda Pesantren
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang terus mengejar pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Pesantren. Targetnya, tahun ini atau pada 2022 nanti. Baru-baru ini, jajaran pengurus partai mengadakan pertemuan di aula Rumah Dinas Muhammad Hanies Cholil Barro' wakil bupati sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Rembang saat ini. (Jawa Pos)
Pasien Sembuh Melonjak Drastis
Tingkat kesembuhan pasien Covid-19 di tempat isolasi terpusat Hotel Puri Indah Rembang meningkat. Jika pekan lalu 8 OTG (orang tanpa gejala), Senin kemarin tambah 22 pasien. Mereka selanjutnya dikirim pulang dan kembali aktifitas. Hingga Sabtu lalu yang menempati hotel itu 40 orang. Kemudian pasien hingga Senin kemarin (21/6) menjadi 42 orang. Jika pulang 22 orang tersisa 20 orang. Namun kemungkinan ada pasien isolasi baru yang memungkinkan untuk bergabung di hotel Puri Indah. (Jawa Pos)
Anggaran Kekeringan
Diusulkan Tambah Rp 150 Juta
Anggaran kekeringan di Kota Garam turun drastis. BPBD setempat berupaya mengusulkan penambahan Rp 150 juta agar anggaran genap seperti tahun lalu sebesar Rp 200 juta. Tahun ini, anggaran untuk penanggulangan kekeringan hanya Rp 50 juta. Dengan dana tersebut, nantinya akan mencakup desa-desa yang ada di 14 kecamatan. Bandan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rembang sudah melakukan pemetaan. Total ada 67 desa yang diperkirakan bisa terdampak. (Jawa Pos)
BPBD Minta Anggaran Kekeringan Ditambah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten sampai dengan jumlah anggaran pada Rembang akan kembali mengusulkan anggaran bantuan kekeringan tam- bahan. Karena anggaran kekeringan yang ada pada tahun 2021 ini hanya Rp 51 juta. Pelaksana tugas Kepala BPBD Kabupaten Rembang melalui Kasi Kedaruratan Pramujo mengatakan, usulan penambahan anggaran untuk bantuan kekeringan akan menyesuaikan kondisi dan permintaan dari setiap daerah langganan kekeringan. (Lingkar)
Anggaran Kekeringan Hanya Rp 51 Juta
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rembang di masa pandemi tetap menyiapkan anggaran bantuan kekeringan. Meskipun jumlah anggaran bantuan kekeringan sangat minim. Kasi Kedaruratan BPBD Kabupaten Rembang, Pramudjo mengatakan tahun 2021, BPBD Kabupaten Rembang hanya memiliki anggaran untuk bantuan kekeringan sebesar Rp. 51 juta. Anggaran tersebut, kata dia, semuanya akan digunakan untuk dropping air bagi warga yang membutuhkan. (Lingkar)
Aplikasi Siwaspada
Permudahan Pengawasan Dewan
Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang meluncurkan aplikasi Siwaspada. Aplikasi ini bisa digunakan masyarakat Rembang untuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD. Selain itu, anggota dewan juga bisa menggunakan untuk acuan sebelum terjun ke lapangan. (Joglo Jateng)
Siswa Baru Bingung Unduh Pakta Integritas
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMK/SMK Negeri sistem online mulai berjalan. Pada hari pertama kemarin, banyak anak didik masih kebingungan untuk mengunduh pakta integritas. Selain mereka mamang belum paham tentang komputer, sistemnya juga telah diperbarui. (Jawa Pos)
410-an Istri Siap Menjanda
Ratusan istri di Rembang menggugat cerai suaminya. Dari awal tahun hingga kemarin, tercatat ada 410 perkara dari total 598 perkara perceraian di Pengadilan Agama setempat Panitera Hukum Muda Pengadilan Agama Rembang Moh Munawir menjelaskan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi sejumlah aduan tersebut. Yang paling dominan dikarenakan percekcokan. (Jawa Pos)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar